Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009

Pembahasan RAPBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2009 disamping mencermati kebutuhan dan skala prioritas daerah, perhitungannya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang berdampak kepada ekonomi nasional dan daerah. Terutama untuk perekonomian Kabupaten Natuna, sumber pendapatan terbesar diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Sedangkan harga minyak bumi saat ini mengalami penurunan maka asumsi pendapatan daerah harus dipertimbangkan serasional mungkin untuk menghindari terjadinya defisit anggaran.
Demikian dikatakan Plt Sementara Ketua DPRD Kabupaten Natuna, H. Mohd Jamil ketika membuka Rapat Paripurna Pengesahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009, di Ruang Rapat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna, Sabtu (23/01) pagi. Dikatakan pula bahwa dalam Nota Pengantar Keuangan RAPBD T.A 2009, ploting anggaran yang direncanakan sebesar 915 Milyar Rupiah, setelah dilakukan pembahasan terjadi perubahan asumsi pendapatan dengan jumlah Rp.999.369.000.000,-. Terjadinya pergeseran besaran belanja disebabkan adanya sisa nilai kontrak pekerjaan pembangunan fisik T.A 2008 ditambah Biaya Operasional Pemeliharaan dengan jumlah Rp. 85.522.655.523..99,- (terdapat pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Natuna yang belum dibayarkan dan harus di anggarkan kembali), ditambah dengan kegiatan dalam APBD Murni T.A 2008 sebesar Rp. 33.805.000.000,- yang tidak terealisasi atau dirampungkan dalam APBD Perubahan T.A 2008 sehingga pada saat pembahasan disepakati untuk dimasukkan kembali dalam APBD T.A 2009.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa anggaran untuk bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum tetap mendapat alokasi dana sesuai dengan ketentuan dan prioritas plafon anggaran. Sedangkan untuk menanggulangi masalah tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja pada musim-musim sulit seperti sekarang ini, Pemerintah Kabupaten Natuna telahpun menganggarkan 19 Milyar untuk Program Padat Karya melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan objek sasarannya pada pekerjaan-pekerjaan kebutuhan umum di desa dan kelurahan dengan mempekerjakan masyarakat setempat yang diharapkan dapat membantu masyarakat dari himpitan ekonomi yang dirasakan sulit pada situasi sekarang ini.
Ditambahkan pula bahwa untuk mencapai sasaran yang optimal dibidang pembangunan fisik pada Dinas Pendidikan dialokasikan pengelolaannya pada Dinas Pekerjaan Umum, kecuali kegiatan lanjutan dan penyelesaian masih tetap dikerjakan oleh Dinas Pendidikan. Sedangkan pekerjaan fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas yang sifatnya pekerjaan penyelesaian masih menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Natuna.

Peliput : Alex