Rabu, 10 September 2008 (Sijori Mandiri)
Kontraktor Tagih Utang Pemkab Ranai - Kantor Bupati Natuna yang berada di atas Bukit Arai diserbu ratusan massa yang berdemomenuntut penyelesaian pembayaran hutang proyek terhadap para kontraktor. Kelompok pendemo initerdiri dari pemilik perusahaan, pekerja, dan beberapa asosiasi pengusaha dengan tujuan untukmenyampaikan tuntutannya kepada Bupati Natuna, Drs Daeng Rusnadi Msi, Selasa (9/9).

Para pendemo mulai bergerak dari Ranai menuju Bukit Arai pada pukul 09.00 WIB. Setelah rombongan yang kurang lebih berjumlah 200 orang ini tiba di Bukit Arai dengan menggunakan berbagai kendaraan seperti truk, mobil dan motor, mereka langsung melakukan orasi menyampaikan keluhan. Hadir menyambut para pendemo Bupati daeng Rusnadi dan Wakil Bupati Raja Amirullah Apt serta Sekda Natuna Ilyas Sabli.Amrullah yang menjadi korlap langsung membacakan pernyataan sikap menuntut janji bupati atas pembayaran utang Pemkab terhadap para kontraktor. "Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami dari para kontraktor Natuna yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi, sudah empat kali mengadakan audiensi dan pertemuan baik dengan bupati maupun DPRD Kabupaten Natuna. Namun hanya janji yang kami dapat, dan tidak ada realisasinya. Oleh karena itu, untuk kelima kalinya ini kami atas nama Fokja (Forum Kontraktor dan Pekerja) Natuna menyatakan menuntut bupati untuk segera membayar proyek APBD tahun 2007 dan 2008 yang sudahselesai. Dan sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh kontraktor paling lamatanggal 15 September 2008, sebelum Idul Fitri 1429 H," katanya. Selanjutnya, keterlambatan pembayaran proyek APBD 2007 yang dibayar 2008, dimintakan pihakkontraktor kompensasi kepada Pemda untuk membayar sebesar 15 persen dari nilaikontraktor yang tertanam di proyek yang dikerjakan. Selanjutnya bupati harus mengoreksi kembali kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan, agar lebih konsentrasi dan fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, membuka lapangan kerja baru, danmemperhatikan kontraktor lokal yang profesional. Bukan karena kedekatan politik, keluarga, dansebagainya. "Apabila tuntutan kami tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud, maka kami akan menempuhjalur hukum dan membuat mosi tidak percaya untuk menuntut mundur bupati dari jabatan sekarang, " lanjutnya lewat orasi itu. Selain itu, beberapa orasi pendek dari pendemo yang dilontarkan adalah kekesalan mereka tentangproyek yang dilepas tidak ada dana sampai sekarang. Sehingga mereka harus menanggung hutangyang banyak kepada bank. Bahkan rentenir dan masih belum membayar gaji buruh yang merekapekerjakan, seperti yang diungkapkan salah seorang pendemo dari SP 1 yang menjadi pekerja. "Kami inisudah tidak punya muka lagi, karena harus terbelit hutang sana-sini. Sehingga untuk keluar rumah punsulit. Selain itu, hari raya yang semakin dekat ini menjadikan persoalan serius bagi kami sekarang," jelasnya. Selanjutnya ada juga dari penyampaian itu yang meminta Pemkab segera merealisasikan pinjamankepada pihak ketiga seperti yang telah disebutkan bupati sebelumnya, agar dapat mencarikan solusiarif dalam menyelesaikan permasalahan ini. "Kita sangat mengharapkan bupati yang diangkat olehkami-kami masyarakat Natuna ini agar dapat memberikan penyelesaian, karena dalam masalah inibukan hanya kepentingan perusahaan tapi juga ada urusan perut anak dan istri keluarga kamidan keluarga pekerja, yang sangat berharap dengan pembayaran ini. Kalau memang ini tak bisadiselesaikan, lebih baik bupati mundur saja sekarang," teriakannya dengan tegas dan disambutsorak dukungan massa pendemo. Lewat MekanismeSementara itu, Bupati Natuna Drs Daeng Rusnadi Msi menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini harus melalui mekanisme dan aturannya, serta solusinya menunggu pembahasan APBD dan pengesahan dari Menkeu tentang DBH Migas pada triwulan ketiga dan keempat ini. "Kita akan menyelesaikan ini melalui mekanisme dan aturan yang ada. Sehingga tidak ada yang perlu masuk penjara karena membayar kontraktor. Kemudian saya pun sampai saat ini terus berusaha agar ada solusi yangterbaik untuk semua, namun jika dipaksakan sekarang meski saya disuruh mundurpun juga belum menyelesaikan masalah, " jelasnya.Kemudian Daeng juga mengatakan, untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga harus adamekanismenya. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu pengesahan APBD-P agar hal tersebut adapayung hukumnya."Dari beberapa waktu kemarin, saya sudah sampaikan hal ini. Bahkan dalam pidatokemarin di Dewan, hal itu saya ulangi lagi. Namun semuanya butuh proses, tidak bisa instan dan kita akan berusaha untuk itu. Kalau ada mosi tak percaya dan upaya untuk menempuh jalur hukum itu adalah hak anda sekalian. Yang jelas, Pemkab akan dikatakan melakukan pelanggaran kesepakatan apabila tidak membayar pada 31 Desember 2008 nanti. Namun untuk sekarang ini, kami mengupayakan yang terbaik untuk semua," terangnya kepada pendemo.Bupati juga menyampaikan hal senada saat menjawab pertanyaan wartawan tentang upaya dan solusidari masalah ini. "Yang jelas kita menanggapi, dan sangat mengerti aspirasi para kontraktor dan pekerjayang disampaikan tadi. Namun untuk bertindak, kita harus mengacu pada aturan hukum dan prosedur. Kita akan berupaya, sehingga bisa diselesaikan sebelum akhir Desember ini. Dan tentang tuntutan kompensasi akan kita pelajari celah hukumnya dulu, apakah dibenarkan atau tidak," katanya.Imalko Ismail S.Sos, Ketua Kadin yang juga turut hadir pada demo itu mengaku kecewa dengan apa yang disampaikan bupati, yang tidak ada solusi dan upaya bijak dilakukan saat kontraktor dan pekerja dalam keadaan kritis seperti sekarang ini, karena terlalu berpegang keukuh dengan prosedur."Kita sesalkan bupati bersikap demikian, karena kalau alasannya aturan apakah pelaksanaan pemerintahan dan kebijakan di Natuna ini sudah berjalan pada rule nya (aturan) juga, termasuk semua proyek ini. Sehingga kita melihat ini sebagai upaya untuk mengulur waktu dan ketidakseriusan bupati dalam menyelesaikannya," katanya.Selain itu, Imalko juga menjelaskan kalau proyek ini saja sudah tidak memakai aturan yang ada lagikarena intervensi kebijakan yang besar dari bupati. "Masak satu proyek harus diketok palu sampai tiga kaliseperti proyek yang disahkan 2007, kemudian dianggarkan pembayarannya pada APBD murni 2008dan baru akan direalisasikan pada APBD-P ini. Dan satu hal yang harus diingat, kalau sampai bataswaktu yang ditentukan ini tuntutan kami tidak direalisasikan maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dengan tuntutan utamanya bupati harus mundur," ancamnya.(sm/21)Demo Bupati- Kontraktor dan pekerja saat berdemo di Kantor Bupati Natuna, Bukit Aray, Selasa (9/9). Dan Bupati Natuna, Wakil Bupati, Sekda dan jajaran SKPD menemui para pendemo. (sm/rie)( alamak bulan puase ne marah marah wak.....)